RESEP KEADILAN JADI KUNCI PENANGGULANGAN BENCANA INKLUSIF

University of Leeds - Inggris melalui proyek GENERATE (Gender, Generation, and Climate Change) bekerjasama dengan Universitas Mataram menggelar Festival Resep Keadilan Bencana sebagai ruang dialog lintas sektor untuk mendorong kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) yang inklusif dan berbasis keadilan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Senat, Gedung Rektorat Universitas Mataram pada 6 April 2026 ini, mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga kelompok rentan guna merumuskan solusi atas ketimpangan struktural yang selama ini memperburuk dampak bencana di wilayah tersebut.

Associate Professor Gender dan Iklim dari University of Leeds, Katie McQuaid, mengungkapkan temuan riset dari proyek GENERATE yang dilakukan sejak Mei 2025 di Pulau Lombok. Salah satu poin krusial yang ditemukan adalah pandangan masyarakat bahwa kemiskinan struktural merupakan bentuk bencana yang nyata.

"Kemiskinan membatasi kemampuan warga untuk bersiap, merespons, dan pulih dari krisis, sebagaimana terlihat pada pasca-gempa Lombok 2018 dan pandemi COVID-19," ujar Katie dalam ringkasan penelitiannya.

Potensi pangan lokal bisa jadi bentuk ketahanan pangan saat bencana

Data menunjukkan adanya kesenjangan pemulihan yang tajam. Sebagai contoh, keluarga dengan ekonomi mapan mampu membangun kembali hunian mereka jauh lebih cepat dibandingkan warga miskin. Hal ini menegaskan bahwa tanpa intervensi yang adil, bencana hanya akan memperlebar jurang ketimpangan sosial yang sudah ada. Katie membeberkan pengalam salah seorang korban gempa Lombok di Lombok Utara yang butuh 7 tahun bisa membangun kembali rumahnya. Sementara, tetangganya yang merupakan kelompok mampu bisa membangun kembali rumahnya hanya beberapa hari setelah gempa.

Festival ini juga menjadi panggung bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat adat, untuk menyuarakan kendala yang mereka hadapi. Ketua Himpunan Wanita Dengan Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB, Sri Sukarni, menyoroti minimnya akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di NTB.

"Hanya sekitar dua persen penyandang disabilitas di NTB yang terserap di dunia kerja," ungkap Sri Sukarni. Rendahnya angka ini dipicu oleh proses rekrutmen yang diskriminatif dan sistem pendidikan tinggi yang belum sepenuhnya aksesibel.

Kasus ini akan berdampak pada pemulihan pascabencana. Sri mencontohkan, ketika keluarga penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan, mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk pemulihan ketika terjadi bencana. Sehingga isu ketenagakerjaan penyandang disabilitas ini harus menjadi satu bagian dari advokasi penanggulangan bencana yang inklusif.

Persoalan data juga menjadi sorotan tajam. Hingga saat ini, belum terdapat integrasi data disabilitas antara Dinas Sosial, BPBD, dan Dinas Pendidikan. Ketidakakuratan data ini berujung pada kebijakan yang tidak tepat sasaran. Lebih jauh, Sri menyesalkan penyusunan kebijakan, seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang disabilitas, yang terkadang dilakukan tanpa melibatkan satu pun organisasi disabilitas sebagai subjek pembangunan.

Selain isu disabilitas, festival ini mengangkat masalah sosial di lingkar hutan Rinjani, seperti tingginya angka pernikahan usia anak yang meningkat selama pandemi. Nani Mulyana dari Desa Beriri Jarak, Lombok Timur menjelaskan bahwa fenomena ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural, pola asuh, dan pengaruh teknologi, yang pada akhirnya menciptakan kerentanan berlapis bagi perempuan.

pameran seni berkisah tentang keadilan bencana

Komitmen Pemerintah dan Kolaborasi Multisektor

Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Bappeda dan BPBD menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan isu keadilan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. NTB sendiri telah mengalokasikan satu persen anggaran APBD khusus untuk urusan kebencanaan. Sejumlah program telah digulirkan, antara lain Desa Tangguh Bencana (Destana) yang fokus pada penguatan kesiapsiagaan di tingkat desa. Program NTB Inklusif yang mengakomodir perlindungan bagi kelompok marginal. Unit Layanan Disabilitas (ULD) sudah terbentuk. Meski tingkat provinsi sudah memiliki ULD, pemerintah didorong untuk segera membentuk unit serupa di seluruh kabupaten/kota. Palang Merah Indonesia (PMI) NTB juga turut berperan aktif dalam pendataan berbasis komunitas yang inklusif serta penguatan relawan melalui program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT).

Uniknya, festival ini menggunakan pendekatan seni dan ekspresi kreatif sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Melalui Pameran Seni Resep Keadilan Bencana yang digelar di Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi hingga 18 April mendatang, warga diajak mengidentifikasi bahaya lokal secara partisipatif. Acara juga diwarnai dengan pembacaan puisi oleh Herdy Purwanto dari Yayasan Bale Batur Difabel dan Ilda Karwayu, serta penampilan musik dari siswa SMAN 1 Mataram, yang semuanya membawa pesan tentang ketangguhan dan harapan di tengah ancaman bencana.

Panel diskusi menyimpulkan bahwa keadilan bencana tidak bisa dicapai dengan pendekatan "satu ukuran untuk semua". Diperlukan "resep keadilan" yang proporsional sesuai kebutuhan spesifik individu dan keluarga. Revitalisasi pangan lokal, seperti sorgum dan umbi-umbian, juga dianggap penting untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat adat Bayan dan sekitarnya, guna mengurangi ketergantungan pada komoditas eksternal yang rentan terhadap krisis iklim.

"Keadilan bencana harus menjadi kerja nyata yang inklusif, bukan sekadar slogan. Kolaborasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menghadapi NTB sebagai wilayah yang kaya akan potensi bencana atau 'supermarket bencana'," tutup Katie. (*)