FPRB NTB Perkuat Resiliensi Berkelanjutan Melalui Kolaborasi Pentahelix Menuju NTB Tangguh Makmur Mendunia

Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk memperkuat resiliensi daerah melalui penguatan kolaborasi lintas sektor atau platform pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan Ketua FPRB NTB Dr. Rahmat Sabanidalam acara Musrenbang Tematik Kebencanaan yang diselenggarakan di Hotel Astoria Mataram, Kamis (9/4/2026). Kegiatan Musrenbang Tematik tersebut didukung oleh Program SIAP SIAGA.

Dalam forum yang mengusung tema "Kolaborasi Lintas Sektor Penanggulangan Bencana & Perubahan Iklim" tersebut Rahmat Sabani menekankan bahwa mewujudkan visi "NTB Tangguh, Makmur Mendunia" memerlukan integrasi program yang berkelanjutan dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana melalui strategi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

Rahmat menyampaikan Provinsi NTB secara geografis memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Data FPRB NTB menunjukkan potensi ancaman yang bervariasi, mulai dari landaan tsunami setinggi 0-20 meter, risiko banjir bandang, hingga gerakan tanah atau longsor dengan potensi sedang hingga tinggi. Selain itu, NTB juga berada di jalur pusat gempa dengan kekuatan di atas 6 SR, serta ancaman kebakaran hutan dan erupsi gunung api.

Guna merespons potensi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah membangun landasan kebijakan yang kuat, antara lain Perda No. 9 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Implementasi kebijakan ini tercermin dalam target RPJMD NTB yang telah melampaui sasaran dengan pembentukan lebih dari 434 Destana di seluruh wilayah.

"FPRB hadir sebagai 'Rumah Resiliensi' dan platform pentahelix yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media untuk membahas keterpaduan norma serta rencana aksi pengurangan risiko bencana," ujar Rahmat yang juga akademisi Universitas Mataram ini.

Ketua FPRB NTB (kiri) saat presentasi pada forum Musrenbang Tematik Kebencanaan Provinsi NTB

Sepanjang periode 2020-2025, FPRB NTB telah mencatatkan berbagai pencapaian penting dalam peta jalan (roadmap) resiliensi daerah. Beberapa di antaranya meliputi penetapan Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-825 Tahun 2021 tentang Dokumen Roadmap FPRB 2022-2025 serta penguatan sistem informasi kebencanaan melalui Dashboard SIK (Sistem Informasi Kebencanaan). Upaya penyadaran publik juga dilakukan secara masif melalui program literasi seperti dialog "Kentongan" di RRI Mataram yang fokus pada diseminasi manajemen PRB kepada masyarakat luas. Selain itu, pengembangan model Rumah Sakit Tangguh Bencana seperti yang diterapkan di RSJ Mutiara Sukma NTB dan sinergi dengan dunia pendidikan melalui KKN Tematik kebencanaan menjadi bukti nyata inklusivitas program PRB di NTB.

Memasuki periode 2025-2029, FPRB NTB telah menyusun 15 program prioritas yang lebih tajam dan inovatif untuk menghadapi tantangan masa depan. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan sistem peringatan dini bencana yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, guna memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal saat terjadi krisis.

Program kerja masa depan ini juga mencakup:

• Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif: Penyusunan kebijakan untuk memastikan adanya jaring pengaman sosial yang mampu beradaptasi dengan situasi kebencanaan dan terintegrasi dalam kebijakan Pemda NTB.
• Resiliensi Berkelanjutan Pulau-Pulau Kecil: Melakukan asesmen, penyusunan roadmap, serta penguatan kerja sama pentahelix untuk membangun ketangguhan di kawasan pulau kecil, khususnya di wilayah Sumbawa dan Gili Tramena.
• Digitalisasi Penilaian Ketangguhan Desa (PKD): Memastikan seluruh data PKD mandiri terunggah ke dalam SIK dan memperluas cakupan penilaian hingga ke seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa.
• Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Meningkatkan kapasitas forum di tingkat kabupaten/kota dalam mengawal pemenuhan SPM sub-urusan bencana melalui mekanisme umpan balik dan komitmen multipihak.

Anggota Forum PRB NTB saat asesment data ketangguhan di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa

Keberhasilan penanggulangan bencana di NTB sangat bergantung pada sinergisitas lintas sektoral, bukan lagi upaya yang bersifat parsial. Rahmat Sabani menegaskan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam investasi pengurangan risiko bencana dan pengembangan skema pembiayaan atau insentif bagi upaya-upaya ketangguhan daerah.

"Kita harus mengubah budaya dari sekadar tanggap darurat menjadi budaya kesadaran dan tindakan pengurangan risiko bencana di semua sektor," tegasnya. Hal ini mencakup identifikasi risiko yang dapat dipertanggungjawabkan secara data serta peningkatan literasi masyarakat melalui buku-buku pembelajaran praktik baik ketangguhan bencana dan ketahanan iklim yang terus disusun oleh forum.

Melalui Musrenbang Tematik ini, FPRB NTB berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) mereka dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) provinsi, serta mengintegrasikan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) ke dalam setiap kebijakan pembangunan.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat dan perencanaan yang matang, NTB optimistis dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memenuhi target Sendai Framework 2015-2030 untuk mengurangi kerugian akibat bencana secara signifikan. Visi NTB Tangguh bukan sekadar jargon, melainkan sebuah misi kolektif demi masa depan generasi Nusa Tenggara Barat yang lebih aman dan makmur di kancah mendunia. (mmn)